Hoaks dalam Perang Narasi

Hoaks dalam Perang Narasi: Pelajaran dari Media Sosial di Tengah Konflik Global

Oleh ;

Yayasan Pendidikan Indonesia

Special consultative status in ECOSOC

United Nations

Dalam beberapa pekan terakhir, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara #USA dan #Israel melawan #Iran yang dimulai sejak akhir Februari 2026. Agresi militer ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan menelan korban jiwa, tetapi juga memicu perang kata-kata yang tak kalah sengit di dunia maya. Miliaran pengguna media sosial terbagi menjadi dua kubu besar: pendukung Iran dan pendukung Amerika Serikat-Israel. Informasi, opini, hingga provokasi menyebar dengan kecepatan cahaya, sering kali tanpa verifikasi.

Salah satu contoh paling menarik — sekaligus mengkhawatirkan — adalah hoaks provokatif yang beredar luas di berbagai platform. Sebuah narasi viral mengatasnamakan “jurnalis #Pakistan” yang konon bertanya kepada Wakil Presiden Amerika Serikat #JDVance saat kunjungannya ke Islamabad. Pertanyaan itu berbunyi kira-kira: “Anda telah berkunjung ke #India tahun lalu, dan hari ini berada di Islamabad. Negara mana yang Anda sukai lebih?”

Dalam cerita hoaks tersebut, Vance disebut menjawab dengan nada ejekan: “Jujur, Anda tidak bisa membandingkan India dan Pakistan. India memiliki ekonomi 4 triliun dolar, sementara Pakistan bahkan tidak mencapai 500 miliar dolar. Hubungan kami dengan India sangat signifikan di bidang pertahanan, IT, keamanan, dan berbagai sektor lainnya. Saya di sini hanya untuk menyelesaikan negosiasi dan langsung terbang kembali.”

Narasi ini menyebar cepat, terutama di kalangan netizen yang ingin menonjolkan superioritas satu pihak dan merendahkan pihak lain. Padahal, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada rekaman, transkrip resmi, atau laporan media kredibel yang mendukung adanya pertukaran kata-kata seperti itu selama kunjungan Vance ke Islamabad untuk memediasi perundingan damai terkait Iran.

Kunjungan Vance ke India memang terjadi pada April 2025, dan ke Islamabad pada April 2026, tetapi dialog ejekan itu murni rekayasa.

Fenomena ini menggambarkan betapa mudahnya perang informasi memanfaatkan sentimen nasionalisme, kebencian, dan persaingan geopolitik. Hoaks semacam ini bukan sekadar lelucon digital; ia sengaja dirancang untuk memprovokasi emosi, memperlebar jurang perpecahan antarnegara, dan mengalihkan perhatian publik dari isu inti konflik — seperti hak asasi manusia, stabilitas regional, dan dampak kemanusiaan dari agresi militer.

Hoaks terkait eskalasi yang semakin memprihatinkan ini juga terlihat semakin marak terjadi di Indonesia. Ironinya, sasarannya bukan hanya untuk mempertajam polarisasi ideologis Sunni dan Syiah, tetapi juga — dan ini yang terutama — menyasar kepada Presiden #prabowosubianto dan kebijakannya. Narasi yang disebarluaskan menggambarkan Presiden Prabowo sebagai “antek Amerika” yang konon mau menjual kedaulatan karena ketakutan, serta berbagai tuduhan serupa tanpa dasar yang jelas.

Di era demokrasi, perbedaan pendapat memang diberikan ruang oleh konstitusi. Namun, menghina pemimpin secara berlebihan tanpa dasar faktual juga telah diatur batasannya dalam hukum. Dari berbagai ungkapan bernada kebencian yang beredar pesat, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto menanggapinya dengan bijaksana melalui implementasi nyata kebijakan luar negeri yang konstitusional dan politically correct.

Walau Yayasan Pendidikan Indonesia adalah pendukung NII — Negara Islam Iran — dari perkembangan yang ada, terasa bahwa sebaran provokasi, ujaran kebencian, dan polarisasi ideologis juga langsung maupun tidak langsung “diminyaki” oleh aktivitas Duta Besar Iran untuk Indonesia, #MohammadBoroujerdi. Hal ini membuat kami heran dan bertanya: “Apakah Dubes Iran terpengaruh media sosial, atau sebaliknya melakukan sesuatu untuk meminyakinya agar cepat terbakar?”

Apa yang dilakukan seorang Duta Besar sebagai perwakilan berkuasa penuh memang diatur oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, kebebasan untuk melakukan aktivitas yang terlihat jauh dari etika diplomasi dan dapat mengganggu ketertiban dalam negeri juga memiliki batasan yang diatur dalam konvensi yang sama. Karenanya, Yayasan Pendidikan Indonesia menghimbau kepada Kedutaan Besar Iran di Jakarta agar lebih menjaga ketentraman dunia maya Indonesia. Bahkan, secara ekstrem, kami meminta Presiden Iran mempertimbangkan untuk menarik Dubes tersebut jika aktivitasnya terus memicu ketegangan domestik.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membantah semua isu yang beredar bukan dengan kata-kata semata, melainkan dengan tindakan nyata. Ketika dituduh menjual kedaulatan kepada Amerika atau takut terhadap ancaman dari Presiden Trump, beliau justru mengunjungi Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin pada 13 April 2026. Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas masa depan BRICS dan mengapresiasi dukungan Rusia bagi keanggotaan Indonesia. Kemudian, beliau melanjutkan ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron pada 14 April 2026, memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Ini adalah jawaban nyata bahwa tuduhan “ketakutan” atau “menjadi antek” tidak berdasar.

Ketika isu “mensunami” media tentang kedaulatan udara Indonesia, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan udara kita bebas dari segala bentuk intervensi pihak asing. Semua langkah ini menunjukkan komitmen pada politik luar negeri yang bebas aktif, seimbang, dan menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam polarisasi ekstrem.

Yayasan Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa pendidikan literasi digital menjadi semakin krusial di era ini. Setiap warga negara, terutama generasi muda, harus dibekali kemampuan untuk:

• Memverifikasi sumber informasi sebelum membagikannya.

• Membedakan fakta dari narasi provokatif.

• Memahami bahwa media sosial sering kali menjadi medan pertempuran kepentingan, bukan ruang kebenaran murni.

Konflik bersenjata di Timur Tengah telah menunjukkan bahwa perang tidak lagi hanya terjadi di medan laga fisik, melainkan juga di benak dan layar gadget jutaan orang. Hoaks yang merendahkan satu pihak demi mengunggulkan pihak lain hanya akan memperburuk ketegangan dan menghambat upaya dialog damai.

Kita sebagai bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dan perdamaian dunia, seharusnya menjadi contoh dalam menyikapi isu global. Mari kita tolak segala bentuk hoaks provokatif, promosikan verifikasi fakta, dan gunakan media sosial untuk membangun pemahaman, bukan kebencian.

“Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menyaring informasi”.

Last but not least, Yayasan Pendidikan Indonesia sangat senang dengan langkah inovatif Ketua PB #nahdlatululama, yang menyejukkan dan meminimalkan polarisasi ideologis — #Sunni dan #Syiah —, saat beliau bertemu dengan Dubes Iran dan dengan jelas menyatakan dukungannya kepada Iran.

Mungkin dukungan tersebut adalah dukungan personal bukan institusional, tetapi ketika itu dinyatakan oleh #GusYahya, maka ibarat api yang menyebar sekaligus padam karena semburan air yang menyejukkan. Mengapa? Karena selama ini beliau dianggap pro-Israel dengan berbagai fakta yang ada. Yang tidak difahami oleh ummat Islam bahkan oleh Nahdhiyyin, apa maksud besar di balik apa yang dilakukannya. NU di tengah hingar bingar ini telah menghasilkan pemimpin yang inovatif tetapi masih tetap mampu menjaga prudential ke-NU-an.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

————

Yayasan Pendidikan Indonesia

Mendorong Literasi Digital untuk Perdamaian dan Kebenaran